UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2023
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023
SOSIALISASI KERJASAMA PENGIRIMAN DOKUMEN SURAT TERCATAT ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kunjungan Kerja Pusdiklat Menpim MA-RI di PN Labuan Bajo
Kunjungan Kerja YM Panitera Mahkamah Agung RI dan YM Direktur BADILUM MahakamH Agung RI
Lebih lanjut
Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara nomor. 19/Pdt.P/2023/PN Lbj
Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara nomor. 39/Pdt.G/2022/PN Lbj
Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara nomor. 15/Pdt.G/2022/PN Lbj
Libur Cuti Bersama Idul Adha 2023
Lebih lanjutSIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara yang dapat di akses oleh semua para pencari keadilan.
e-Raterang Surat Keterangan Online
Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC).
Jadwal Sidang
Jadwal sidang Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Labuan Bajo menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime..
Siwas / Pengaduan
adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Identitas Anda sebagai pelapor akan dijamin kerahasiannya..
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
KOmitmen, MOtivasi, Disiplin, Optimis